Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2022

Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 6 Desember 2022, adalah momentum dan sejarah besar bagi bangsa Indonesia. Dimana selama 77 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa produk hukum yang digunakan adalah produk warisan dari pemerintahan kolonial, yang secara serta merta dibuat pada kondisi, waktu dan budaya kolonial. Dengan Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang disebut dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang ini yang diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonialisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional.